aliansisukabuminews.c0m – Sukabumi, Ketepatan data sosial menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Sukabumi. Persoalan ketidaksesuaian data desil yang menjadi salah satu dasar dalam penetapan penerima berbagai program pemerintah dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sorotan tersebut mengemuka dalam audiensi Forum Masyarakat Miskin dan Majelis Zikir bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi yang berlangsung di Ruang Banmus DPRD Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Selasa (22/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan terkait kondisi warga di lapangan yang dinilai tidak selalu sejalan dengan klasifikasi desil dalam data. Ketidaksesuaian itu dikhawatirkan berdampak terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan maupun program bantuan sosial.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai keluhan dari masyarakat yang secara kondisi ekonomi membutuhkan perhatian, namun justru tercatat pada kelompok desil yang relatif tinggi.
Menurut Ferry, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena data menjadi bagian penting dalam menentukan sasaran program pemerintah.
“Yang mana di lapangan itu desil dengan kenyataan itu tidak sesuai. Dan banyak membawa masyarakat juga yang tadi salah satunya ada yang hidup tidak bisa bekerja karena mohon maaf kondisinya tumor harus dioperasi, tapi malah masuk desil 9,” ujar Ferry.
Ia menilai, kasus tersebut menunjukkan pentingnya dilakukan verifikasi dan validasi data secara lebih cermat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah, terlebih ketika sebuah keluarga menghadapi persoalan kesehatan yang menyebabkan anggota keluarga kehilangan kemampuan untuk bekerja.
Dalam kondisi seperti itu, klasifikasi data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dapat berimplikasi terhadap kemampuan keluarga dalam memperoleh dukungan program pemerintah.
Audiensi tersebut pun menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung persoalan yang mereka hadapi. DPRD Kabupaten Sukabumi melalui Komisi IV selanjutnya menaruh perhatian pada perlunya pembenahan data agar kebijakan dan program perlindungan sosial benar-benar menyentuh warga sesuai kondisi faktual di lapangan.
Persoalan data desil tidak semata menyangkut angka dalam sistem. Di baliknya terdapat kondisi kehidupan masyarakat yang membutuhkan ketepatan pendataan agar hak-hak dasar warga tetap terlindungi.
Karena itu, sinkronisasi antara data administrasi dan kondisi nyata masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah diberikan kepada kelompok yang memang memenuhi kriteria dan membutuhkan intervensi.
