Author: admin

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Wakil Bupati Sukabumi H Andreas mewakili Bupati Sukabumi H Asep Japar menyampaikan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa (23/6/2026).

Dalam sambutannya, H Andreas menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, saran, kritik, dan pandangan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selain itu, Wabup juga menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkapnya.

Terkait kondisi fiskal daerah, Beliau mengakui bahwa ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Oleh karena itu, Pemkab. Sukabumi terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di antaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, penguatan digitalisasi layanan perpajakan melalui aplikasi Smart Bapenda, serta optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Di sisi lain, Pemkab. Sukabumi juga berkomitmen meningkatkan kualitas belanja daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Fokus pembangunan ke depan diarahkan pada peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan sektor-sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Wabup menuturkan, Pemkab. Sukabumi optimis akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hingga Semester II Tahun 2025, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK telah mencapai 82,3 persen.

Menutup penyampaiannya, H Andreas berharap pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar hingga mencapai persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

“Melalui sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, kita optimistis dapat terus menghadirkan pembangunan yang berkualitas guna mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah),” pungkasnya.

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Bupati Sukabumi H Asep Japar menyampaikan pendapat pemerintah daerah terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (22/6/2026).

Ketiga Raperda tersebut yakni Raperda tentang Desa, Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, serta Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Dalam pandangannya, Bupati H Asep Japar menilai Raperda Desa memiliki peran strategis sebagai payung hukum yang mampu menyatukan berbagai regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan regulasi yang lebih sederhana dan harmonis, Bupati berharap tercipta kepastian hukum yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

“Raperda ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih merata hingga ke tingkat desa serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati.

Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan untuk menjamin kesetaraan gender, melindungi hak-hak perempuan, serta menekan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

H Asep menegaskan bahwa perempuan harus memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam berbagai sektor pembangunan daerah. Karena itu, kehadiran regulasi yang berpihak pada pemberdayaan dan perlindungan perempuan dinilai menjadi kebutuhan yang mendesak.

Sementara terkait Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemkab Sukabumi memandang regulasi tersebut penting untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh yang masih tersisa di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan data pemerintah daerah, hingga tahun 2025 kawasan kumuh yang berhasil ditangani mencapai 382,08 hektare atau sekitar 56,8 persen dari total luasan kawasan kumuh yang teridentifikasi. Meski demikian, masih terdapat sekitar 300 hektare kawasan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

“Raperda ini akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman masyarakat sekaligus mempercepat pengurangan kawasan kumuh,” ujarnya.

Bupati berharap pembahasan ketiga Raperda tersebut dapat berjalan secara konstruktif dan sinergis antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Sekda Kabupaten Sukabumi H.Ade Suryaman mengapresiasi sejumlah capaian yang diraih Al Masthuriyah. Baik atas keberhasilannya mewisudakan ratusan mahasiswa maupun perubahan nama dari STAI Al Masthuriyah menjadi Institut Al Masthuriyah Sukabumi.

“Atas nama pribadi dan pemerintah, saya mengapreasi atas berbagai keberhasilan ini,” ujarnya saat menghadiri acara Wisuda dan Dies Natalis Ke-44 Institut Al-Masthuriyah Sukabumi di Auditorium Al-Masthuriyah Sukabumi, Cisaat, Senin 22 Juni 2026.

Di momen itu pula, Sekda mengingatkan capaian wisuda ini bukan akhir perjalanan mahasiswa. Hal itu melainkan langkah awal untuk mengabdikan ilmu yang telah di dapat di tengah -tengah masyarakat.

“Jadilah sarjana yang siap berkontribusi nyata bagi kemajuan agama, daerah, bangsa, dan negara. Terapkan ilmu dengan penuh amanah dan integritas,” ucapnya.

Sementara mengenai transformasi STAI Al Masthuriyah menjadikan Institut Al Masthuriyah, menurutnya merupakan lompatan besar yang menunjukan komitmen luar biasa dari yayasan serta seluruh jajaran. Institusi ini ke depannya harus mampu menjadi pusat kecerdasan sosial, ekonomi, dan keagamanaan.

“Pemerintah Kabupaten Sukabumi sangat mendukung langkah kampus dalam mencetak lulusan yang tak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi memiliki akhlakul Karimah dan berlandaskan nilai-nilai agama kuat,” ungkapnya.

Atas semua capaian tersebut, Institut Al Masthuriyah Sukabumi diharapkan semakin maju, unggul, dan terus melahirkan cendekiawan muslim yang membawa manfaat bagi umat.

“Semoga Allah meridhoi setiap ikhtiar dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Semua itu demi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah),” harapnya.

Sementara itu, Rektor Institut Al Masthuriyah Sukabumi H. Abubakar Sidik menambahkan, STAI Al Masthuriyah telah resmi beralih nama menjadi Institut Al Masthuriyah Sukabumi sejak 2025. Semua itu terjadi atas dukungan mahasiswa dan lainnya.

“Saat ini kami memiliki tiga fakultas dan tujuh program studi,” bebernya.

Sementara yang lulus kali ini, berjumlah 143 orang. Lulusan tersebut sebanyak 23 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, 20 dari Hukum Ekonomi Syariah, serta 100 dari Pendidikan Agama Islam.

“Setengah dari lulusan PAI (Pendidikan Agama Islam), merupakan guru madrasah Diniyah,” pungkasnya.

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Menjelang pelaksanaan ajang berskala internasional, Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mematangkan berbagai kesiapan teknis dan non-teknis. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Akhir Penyelenggaraan Camp Religi Mubarakah Pemuda Masjid Dunia ke-8 Tahun 2026 yang digelar di Jl. Ahmad Yani Sukabumi, pada Senin (22/6).

Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata, dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, Panitia Penyelenggara, serta pemangku kepentingan lintas sektoral.

Mengingat Camp Religi Mubarokah Pemuda Masjid Dunia ke-8 akan dihadiri oleh delegasi pemuda dari berbagai negara, agenda rakor ini difokuskan pada pengecekan kesiapan final. Pembahasan mencakup skenario penyambutan tamu, ketersediaan akomodasi dan logistik, rekayasa lalu lintas, keamanan, sarana kesehatan, hingga optimalisasi lokasi utama acara di Kawasan Pusat Pengembangan Dakwah Islam (Pusbangdai) Cikembang. Adapun perhelatan akbar ini akan dilaksanakan pada 25 Juni 2026 mendatang.

Dalam arahannya, Asda I Boyke Martadinata menekankan bahwa Kabupaten Sukabumi harus memberikan kesan terbaik dan pelayanan maksimal sebagai tuan rumah yang ramah dan religius.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar agenda seremonial, tetapi membawa nama baik Kabupaten Sukabumi dan Indonesia di mata dunia. Saya minta seluruh dinas dan pihak terkait memastikan tidak ada celah kekurangan, terutama di kawasan Pusbangdai Cikembang yang menjadi pusat acara. Pastikan keamanan, kenyamanan, dan kebutuhan logistik para peserta dari berbagai negara ini terlayani dengan sangat baik.” Tegasnya.

Kegiatan Camp Religi Mubarokah Pemuda Masjid Dunia ini sejalan dengan visi Kabupaten Sukabumi yang religius dan mubarokah. Melalui ajang ini, diharapkan terjalin pertukaran gagasan, penguatan ukhuwah islamiyah antar-pemuda muslim global, serta menjadi ajang promosi potensi wisata religi dan budaya lokal Sukabumi ke kancah internasional.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta mendukung dan menyukseskan perhelatan akbar ini, sehingga semangat Mubarokah dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh tamu delegasi yang hadir di Sukabumi.

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Wakil Bupati H Andreas menyampaikan Nota Pengantar Bupati Sukabumi Atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (19/6/2026).

Dalam nota pengantar tersebut diungkapkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2025. Raihan tersebut menjadi yang ke-12 kali berturut-turut sejak 2014.

Ditegaskan bahwa, capaian WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintah, didukung sistem pengendalian internal yang baik serta kepatuhan terhadap regulasi.

“Raihan WTP ini harus sejalan dengan manfaat program yang dirasakan masyarakat. Seluruh perangkat daerah harus terus meningkatkan kinerja dan menindaklanjuti rekomendasi BPK,”

Dalam laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 99,23 persen dari target. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target dengan capaian 101,96 persen.

Di sisi lain, realisasi belanja daerah mencapai 95,97 persen dari rencana anggaran. Dari capaian tersebut, Kabupaten Sukabumi membukukan surplus anggaran sebesar Rp147,02 miliar dan SiLPA sebesar Rp169,72 miliar.

Melalui laporan pertanggungjawaban APBD tersebut, diharapkan sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mendukung pembangunan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah).

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, menghadiri puncak Peringatan Milad dan pengukuhan Ketua serta jajaran Pengurus Yayasan Tarbiyatsshibyan (YATSHI). Acara berlangsung di kompleks YATSHI, Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kamis (18/6).

Puncak acara ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Yayasan Tarbiyatsshibyan Cibolang Kaler tentang Pengangkatan Ketua dan Pengurus Yayasan masa bakti 2026-2031. Prosesi pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan, KH. Hilaluddin Anwar, yang mengukuhkan Ustaz. Syamsul Hidayat sebagai Ketua Umum YATSHI untuk lima tahun ke depan.

Selain menyampaikan apresiasi, Sekda menegaskan bahwa peran pengurus YATSHI merupakan amanah besar untuk mewujudkan kelancaran aktivitas pendidikan dan pelayanan umat.

Sekda juga menekankan pentingnya peran yayasan sebagai pelopor dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

“Kami berharap dengan dikukuhkannya kepengurusan ini, yayasan dapat semakin memperluas perannya dalam syiar keagamaan guna mendukung Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya dan berkah,” ungkapnya.

Masih dikatakan Sekda, Pemkab Sukabumi juga sangat peduli dengan kenyamanan lingkungan masyarakat termasuk di lingkungan yayasan dan warga Desa Cibolang Kaler, hal itu direalisasikan berupa bantuan infrastruktur penerangan jalan

“Pada kesempatan ini, Pemkab sukabumi memberikan bantuan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) di dua titik lokasi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum YATSHI yang baru dilantik, Ustaz Syamsul Hidayat, menyampaikan rasa terima kasih dan komitmennya dalam menjalankan amanah tersebut.

“Ini merupakan amanah yang luar biasa besar Saya memohon doa dan restu, serta dukungan dari semua pihak agar bisa melanjutkan estafet kepemimpinan ini dengan baik” terangnya

Acara ditutup dengan aksi sosial penyerahan santunan secara simbolis untuk 80 anak yatim

Hadir Ketua Baznas Kabupaten Sukabumi, Kepala Dinas Kesehatan, unsur Forkopimcam Cisaat, aparatur desa, para alim ulama, tokoh masyarakat, dewan guru, santri/siswa, serta tamu undangan lainnya.

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Wakil Bupati Sukabumi H Andreas menghadiri Panen Raya Tanaman Sorgum dan Pengiriman Perdana Biomassa Sorgum Dust untuk kebutuhan co-firing di PLTU Palabuhanratu yang berlangsung di Perkebunan Sorgum Cilegok, Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Kamis (18/6/2026).

Wabup H Andreas menilai pengembangan sorgum sebagai biomassa merupakan terobosan penting dalam mendukung energi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kehadiran industri besar di Kabupaten Sukabumi harus mampu memberikan manfaat langsung bagi warga sekitar, termasuk melalui kemitraan dengan petani.

“Program ini menjadi contoh bagaimana sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak bernilai kini memiliki nilai ekonomi. Sorgum dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi petani sekaligus mendukung kebutuhan energi PLTU,” ujarnya.

Wabup menyebut kebutuhan biomassa untuk co-firing PLTU Palabuhanratu mencapai sekitar 1.400 ton per bulan. Angka tersebut dinilai membuka peluang besar bagi petani lokal untuk terlibat dalam rantai pasok energi terbarukan sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi.

Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Jabar II Palabuhanratu, Bowo Pramono, menjelaskan program pengembangan sorgum telah dimulai sejak 2025, mulai dari tahap penanaman hingga panen raya perdana yang dilaksanakan saat ini.

Menurutnya, sorgum memiliki siklus panen yang relatif singkat, sekitar tiga bulan, sehingga sangat potensial sebagai sumber biomassa berkelanjutan untuk kebutuhan co-firing PLTU.

“Panen raya dan pengiriman perdana ini menjadi langkah awal penguatan rantai pasok biomassa berbasis masyarakat serta bentuk komitmen PLN Indonesia Power dalam mendukung transisi energi menuju net zero emission,” kata Bowo.

Sementara itu, Direktur Utama PT Berkah Inti Daya (BID), Eko Satrio Pramono, menegaskan keberhasilan program ini merupakan bukti nyata kolaborasi antara pemerintah, PLN, dunia usaha, dan petani dalam menciptakan solusi energi yang berkelanjutan.

Ia menambahkan, selain berpotensi sebagai sumber energi terbarukan, sorgum juga memiliki nilai ekonomi tinggi karena mampu tumbuh di berbagai kondisi lahan dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan alternatif.

Ke depan, PT BID berkomitmen meningkatkan produktivitas sorgum, memperluas kemitraan dengan petani, serta memperkuat rantai pasok biomassa agar manfaat ekonominya semakin dirasakan masyarakat sekitar.

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H.Ade Suryaman menghadiri kegiatan Gerakan Percepatan Semai, Olah Lahan, dan Tanam di Desa Nyalindung, Kecamatan Nyalindung. kamis , (18 /06/2026).

‎
Sekretaris Daerah yang dalam kesempatan itu hadir mewakili Bupati Sukabumi menyampaikan bahwa Pada tahun 2025 Kabupaten Sukabumi berhasil mempoduksi lebih dari 1 juta ton gabah hal ini melampaui target nasional sehingga dinyatakan sebagai Kabupaten dengan produksi beras tertinggi tingkat nasional dan menerima penghargaan Satya Lancana Wirakarya Bidang Pertanian, dari Kementrian Pertanian RI.
‎
‎”Pada tahun 2026 ini, kita kembali menghadapi target tanam seluas 11.114 ha, tentu ini bukan pekerjaan yang ringan . oleh karena itu, bantuan benih padi dari kementrian RI, harus dimanfaatkan secara optimal, untuk mendorong peningkatan luas tambah tanam dan produktivitas pertanian di Kabupaten Sukabumi.” ungkapnya
‎
‎Oleh karena itu, Kata Sekda, perlu antisipasi untuk menghadapi berbagai tantangan terutama ancaman perubahan iklim dan potensi kekeringan akibat fenomena El Nino
‎
‎” saya mengajak semua pihak memperkuat koordinasi , mempercepat proses semai dan tanam , melakukan pendataan potensi pertanian secara akurat , serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian yang tersedia” ujarnya

‎
‎Sementara itu dalam laporannya penanggungjawab swasembada pangan kab sukabumi Leli nuryati mengatakan bahwa kabupaten Sukabumi pada tahun 2026 sudah mencapai swasembada pangan dan memasuki swasembada berkelanjutan
‎
‎” Pusat Perlindungan Varietas Tanamanan dan Perizinan Kementrian Pertanian sudah mendampingi kabupaten Sukabumi dari tahun 2024 dan di tahun 2026 ini, insyaallah akan kami lanjut” pungkasnya

‎
‎Pada kesempatan tersebut Sekda menyerahkan bantuan benih padi secara simbolis dari Dinas Pertanian kepada 6 kelompok tani yang ada di kec Nyalindung. Selain itu dilaksanakan pula penanaman padi secara simbolis tanda di mulainya musim tanam
‎
‎Acara dilanjutkan mengikuti secara virtual Gerakan Percepatan Semai, Olah Lahan, dan Tanam Bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang berlangsung di kabupaten Subang serta di laksanakan secara serentak di sebelas kabupaten /Kota di jawa barat .

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengikuti acara Penandatanganan Deklarasi Bersama dan Pakta Integritas para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang akan diperpanjang bersama pengelola proyek strategis di Jawa Barat. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi tersebut berlangsung di Bale Pakuan Bandung, Jalan Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung, Kamis (18/06/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen seluruh pemegang IUP dan pengelola proyek strategis terhadap tata kelola pertambangan yang baik, transparan, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.

Gubernur Jabar H. Dedi Mulyadi menyampaikan, Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola sektor pertambangan yang baik, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Menurutnya Penandatanganan deklarasi serta Pakta integritas ini bukan hanya formalitas administratif, melainkan bentuk nyata kesungguhan seluruh pihak dalam menjalankan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

” Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung investasi yang sehat dan bertanggung jawab. Namun demikian, setiap aktivitas pertambangan harus memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan kerja, kepentingan masyarakat sekitar, serta kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus menjadi prinsip utama yang tidak dapat ditawar.” Tegasnya.

Gubernur berharap, para pemegang IUP yang akan diperpanjang mampu menunjukkan kepatuhan terhadap seluruh kewajiban, baik administrasi, teknis, lingkungan, maupun sosial. Keberadaan perusahaan pertambangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah.

Diketahui Acara yang dihadiri oleh para bupati dari Sukabumi, Bogor, Bandung, Sumedang, Bandung Barat, Cianjur dan Tasikmalaya

Dalam kesempatan itu Bupati Sukabumi didampingi oleh Kadis Pertanahan dan Tata Ruang, Kadisnakertrans serta Kepala DPMPTSP.

aliansisukabuminews com – Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai modal utama pembangunan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan melibatkan seluruh unsur kewilayahan, mulai dari camat, sekretaris kecamatan hingga kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) dalam memetakan berbagai potensi pendapatan yang selama ini belum tergali secara optimal.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Optimalisasi Peningkatan PAD Kabupaten Sukabumi yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi itu dipandu Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H Ade Suryaman, serta dihadiri Bupati Sukabumi H Asep Japar, Wakil Bupati H Andreas, Kaban Bapenda, para camat, sekretaris kecamatan, dan Kasi Trantib se-Kabupaten Sukabumi.

Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi, Herdy Somantri menegaskan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Sukabumi seharusnya mampu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, visi Sukabumi Mubarakah hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Kepala Bapenda menyebut sektor agrobisnis dan pariwisata masih menjadi potensi besar yang perlu dioptimalkan. Karena itu, pihaknya meminta jajaran kecamatan, khususnya Kasi Trantib, untuk melakukan pendataan lapangan terkait keberadaan perusahaan, objek dan subjek pajak, hingga batas-batas lahan yang berpotensi menjadi sumber penerimaan daerah.

Selain itu, Bapenda juga mendorong sosialisasi berbagai program perpajakan, termasuk kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan program unggulan Bapenda Kabupaten Sukabumi seperti Pastel Isi (Pasar Pelayanan Pajak Teladan dan Terintegrasi).

Sementara itu, Bupati Sukabumi H Asep Japar meminta seluruh aparatur kewilayahan menyampaikan informasi secara jujur terkait potensi yang ada di wilayah masing-masing yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

“Saya minta Semua harus terbuka karena ini penting untuk peningkatan PAD dan pembangunan Kabupaten Sukabumi. Ketika ada masyarakat atau investor yang mengurus perizinan, tolong diarahkan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Bupati.

Bupati juga meminta para camat memperkuat pengawasan internal serta aktif membantu pemerintah daerah mewujudkan visi Sukabumi Mubarakah. Bahkan, ia mengaku siap turun langsung untuk memantau data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada di tingkat kecamatan maupun desa apabila diperlukan.

Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi H Andreas menilai langkah awal yang harus dilakukan adalah memperkuat konsolidasi antara kecamatan, dinas perizinan, serta pemerintah desa dan kelurahan guna memetakan potensi PAD secara lebih rinci.

Menurutnya, pendataan yang akurat akan membantu pemerintah mengetahui kondisi wajib pajak, termasuk perusahaan yang masih aktif maupun yang sudah berhenti beroperasi.

“Saya berharap setiap camat mampu menghadirkan inovasi dalam menggali potensi daerah sehingga PAD terus meningkat dan berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Sukabumi, ” tandasnya.