Author: admin

 

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Sebanyak 21 camat di Kabupaten Sukabumi mendapatkan tugas baru sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). Hal itu pasca dilantiknya mereka oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Wendi Isnawan di Pendopo Sukabumi, Rabu, 14 Januari 2026.

Proses pelantikan tersebut disaksikan langsung Sekda Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman beserta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Berdasarkan data yang dihimpun, 21 camat yang dilantik berasal dari Kecamatan Purabaya, Bojonggenteng, Cikembar, Caringin, Sukabumi, Kadudampit, Kalapanunggal, Sagaranten, Cidolog, Pabuaran, Simpenan, Bantargadung, Gegerbitung, Kalibunder, Waluran, Cireunghas, Cisolok, Warungkiara, Parungkuda, Kabandungan, dan Cibitung.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman mengatakan, camat memiliki tugas baru pasca dilantik sebagai PPATS. Berkaitan hal tersebut, sekda berpesan agar memberikan layanan prima dan profesional.

“Laksanakan tugas pembuatan akta tanah dengan jujur, teliti, cepat, dan transparan,” ujarnya.

Selain itu, jalin sinergi dengan BPN agar setiap peralihan hak atas tanah sesuai aturan yang berlaku. Tak hanya itu saja, jaga pula integritas sebagai aparatur pemerintah.

“Camat sebagai PPATS harus patuh pada kode etik dan aturan yang berlaku. PPATS harus menjadi solusi bagi permasalahan agraria,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Wendi Isnawan mengatakan, PPATS ini bekerja di lingkup kecamatan. Hal itu berbeda dengan PPAT yang ruang kerjanya mencakup seluruh Kabupaten Sukabumi.

“Meskipun luang lingkupnya kecamatan, namun tetap PPATS merupakan mitra Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi untuk melayani masyarakat,” ungkapnya.

Bahkan PPATS pun berperan penting dalam memberikan kepastian hukum pertanahan. Termasuk berperan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

“PPATS ini merupakan amanah mulia yang diberikan untuk melayani masyarakat di bidang pertanahan.Namun perlu diingat, terdapat kode etik yang harus dipatuhi setelah menjadi PPATS,” bebernya

Di sisi lain, dirinya pun meminta PPATS tersebut dapat membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dalam mendukung program strategis nasional, PTSL, redistribusi tanah, hingga sertipikasi tempat ibadah.

“Bantu kami pula dalam menyosialisasikan kepada masyarakat terkait sertipikat yang berbasis elektronik. Mari kita bangun Sukabumi menjadi lebih maju dan modern,” ajaknya.

 

aliansisukabuminews.com – Sukabumi,Bupati Sukabumi H Asep Japar mendampingi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia/Kepala BKKBN pada kegiatan Temu Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B di Kabupaten Sukabumi. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Kabandungan, Senin (12/1/2026).

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI, Wihaji, mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya stunting, di antaranya pernikahan dini, pemenuhan asupan gizi yang belum optimal, serta keterbatasan akses air bersih dan sanitasi. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap terjadinya stunting.

Menteri Wihaji juga menyoroti masih adanya praktik pernikahan usia dini di Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, pernikahan dini memiliki pengaruh besar terhadap tingginya risiko stunting.

Bupati Sukabumi H Asep Japar mengapresiasi kehadiran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI di tengah masyarakat yang membawa program antisipasi stunting.

“Kehadiran Pak Menteri di Kabupaten Sukabumi menjadi semangat baru dalam upaya pengentasan stunting di Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.

Menurut Bupati, persoalan stunting dan pemenuhan gizi merupakan isu fundamental yang menentukan kualitas sumber daya manusia bangsa di masa mendatang. Program MBG 3B, atau Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, baduta (bayi di bawah dua tahun), dan balita, merupakan inisiatif nyata pemerintah pusat di bawah arahan Presiden untuk memastikan pemenuhan asupan gizi yang cukup sejak dini.

Program MBG 3B ini bukan sekadar pemberian bantuan makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Dengan tubuh yang sehat dan tumbuh kembang yang optimal, anak-anak diharapkan dapat lebih fokus belajar dan meraih cita-cita,” ucapnya.

Bupati juga menegaskan bahwa peran para kader TPK sangat penting dalam rantai distribusi dan edukasi Program MBG 3B. Para kader bertugas mendistribusikan bantuan, memberikan edukasi gizi seimbang, serta mendampingi keluarga penerima manfaat secara langsung di lapangan.

Dedikasi para kader memastikan makanan yang diterima benar-benar aman, sehat, dan bergizi seimbang, serta tersalurkan kepada sasaran prioritas, yaitu ibu hamil dan anak-anak yang membutuhkan.

Melalui kegiatan temu kader ini, Bupati mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga posyandu. Tantangan di lapangan diharapkan menjadi semangat untuk bekerja lebih optimal.

“Kami optimis, Kabupaten Sukabumi mampu menekan angka stunting secara signifikan dan mewujudkan keluarga-keluarga yang berkualitas.

Sementara itu, Kepala Dinas BKKBN Kabupaten Sukabumi, Eka Nandang, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus diperkuat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan kolaborasi yang solid, Kadis optimis pelaksanaan program SPPG di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kecamatan Kabandungan, dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut, terutama para kader yang penuh dedikasi dalam mendampingi keluarga di lapangan.

Dalam kesempatan itu dilakukan Kunjungan keluarga rawan stanting (KRS) dan rutilahu kp cikubang RT 21 RW 09 desa kabandungan dan di lanjutkan kp Kaladi 1 RT 03 RW 05 desa tugu bandung.

 

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Penanganan kasus dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap wartawan Rosa Rosanto (Santo) kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, sejak laporan polisi dibuat pada 9 Oktober 2025, hingga Senin (12/01/2026), belum terlihat langkah konkret dari POLRES Sukabumi Kota. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius tentang komitmen aparat dalam menegakkan keadilan, khususnya terhadap insan pers.

Korban mengaku kecewa, lelah, dan mulai kehilangan kepercayaan terhadap proses hukum yang berjalan. Menurutnya, hampir tiga bulan berlalu tanpa kejelasan, sementara terlapor berinisial Ompong masih bebas berkeliaran seolah tak tersentuh hukum.

“Saya sudah tempuh jalur hukum resmi. Tapi sampai hari ini belum ada perkembangan berarti. Seakan-akan laporan saya hanya jadi tumpukan berkas,” ujar Santo dengan nada getir.

Sebagai wartawan yang menjadi korban penganiayaan, Santo menilai penanganan perkara ini seharusnya menjadi atensi serius aparat. Namun realitas di lapangan justru membuatnya merasa diperlakukan tidak adil.

“Sudah hampir tiga bulan. Pelaku belum ditangkap, belum ada tindakan tegas. Kami meminta Propam turun tangan mengevaluasi kinerja POLRES Sukabumi Kota yang saya nilai lalai dan lamban,” tegasnya.

Lebih jauh, korban bahkan mengungkapkan dugaan yang mencerminkan rusaknya rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

“Jujur saja, saya mulai berpikir: mungkin karena laporan saya tidak ada ‘uang pelicin’. Kalau ada uangnya, mungkin sudah lama ditangani. Di luar sana banyak kasus serupa, pelaku bisa ditangkap hari itu juga. Tapi kenapa kasus saya dibiarkan berlarut-larut?” ungkapnya.

Pernyataan ini bukan sekadar keluhan pribadi, melainkan cerminan kegelisahan publik tentang wajah penegakan hukum yang dinilai tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Merasa keadilan tak kunjung hadir, Santo memastikan akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.

“Saya akan melaporkan kinerja POLRES Sukabumi Kota ke Polda Jawa Barat. Ini bukan hanya demi saya sebagai wartawan, tapi demi semua masyarakat agar setiap warga negara mendapat perlakuan hukum yang adil,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa jika tidak ada penyelesaian dalam waktu dekat, langkah lebih jauh akan ditempuh.

“Kami, para wartawan, mendesak kasus ini segera dituntaskan. Jika perlu, saya akan bawa sampai ke Mabes Polri. Ini soal martabat hukum dan perlindungan terhadap profesi jurnalis,” pungkasnya.

Kini publik menanti:
Akankah aparat tetap membisu, atau justru segera bergerak membuktikan bahwa hukum masih hidup dan berpihak pada keadilan?

 

 

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat menggelar pertemuan koordinatif guna mempersiapkan proses verifikasi dan validasi (Verval) data masyarakat terdampak bencana di Kecamatan Simpenan. Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Simpenan, Senin (12/1/2026).

Rapat koordinasi ini dihadiri Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi, Ahmad Samsul Bahri, Kalak BPBD Kabupaten Sukabumi, Eki Radiana Rizki, Camat Simpenan, Forkopimcam Simpenan, serta perwakilan dari empat desa terdampak, yakni Desa Cibuntu, Sangrawayang, Cidadap, dan Loji. Sementara tiga desa lainnya, yakni Desa Mekarasih, Kertajaya, dan Cihaur, tidak dapat hadir lantaran terisolir.

Tercatat terdapat tujuh desa yang terdampak bencana banjir bandang, yakni Cibuntu, Sangrawayang, Cidadap, Loji, Mekarasih, Kertajaya, dan Cihaur.

Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat Ade Afriandi, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah terlibat langsung dalam penanganan bencana di Kabupaten Sukabumi sejak 2024. Menurutnya, langkah yang diambil saat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk bergerak cepat dan strategis.

“Arahan gubernur jelas, penanganan harus dilakukan cepat dan tepat, terutama bagi masyarakat yang rumahnya sudah tidak bisa ditempati,” ujarnya.

Kadis menjelaskan, salah satu kebijakan utama Pemprov Jabar adalah tidak menempatkan korban bencana di tenda pengungsian. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan bantuan biaya kontrak rumah sebesar Rp10 juta per kepala keluarga untuk masa satu tahun.

“Kebijakan ini memberi ruang bagi pemerintah untuk memikirkan penanganan jangka menengah dan panjang, termasuk relokasi,” katanya.

Ia menyebutkan, bantuan biaya kontrak rumah tersebut telah disalurkan kepada 28 kepala keluarga di beberapa desa di kecamatan simpenan. Bantuan tersebut diprioritaskan bagi warga yang rumahnya hanyut atau rusak berat akibat banjir bandang, termasuk di Desa Cidadap dan Desa Loji, yang terdampak banjir bandang pada 15 Desember 2024 lalu.

Ia menekankan, tim verifikasi dan validasi akan bekerja langsung di lapangan untuk memastikan kondisi fisik bangunan dan lingkungan. Proses tersebut, kata dia, harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Verifikasi ini bukan hanya administratif, tapi sampai ke kondisi bangunan. Data ini menjadi dasar agar anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat,” katanya.

Kadis menambahkan, tim akan tetap berada di lapangan dengan mempertimbangkan faktor cuaca dan risiko keselamatan. Jika kondisi tidak memungkinkan, proses verifikasi akan ditunda hingga situasi dinilai aman.

Kendati demikian, Pemprov Jawa Barat berkomitmen menuntaskan penanganan dampak bencana pada 2026, khususnya bagi kepala keluarga yang rumahnya tidak lagi layak huni.

“Di era sekarang, bukan lagi soal kewenangan, tetapi komunikasi dan kolaborasi. Insya Allah Pemprov Jabar berkomitmen merealisasikan kebutuhan masyarakat pascabencana,” paparnya.

Sementara itu, Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata, menyampaikan bahwa verifikasi dan validasi dilakukan untuk menindaklanjuti dampak banjir bandang yang hingga kini belum sepenuhnya tertangani, khususnya bencana yang terjadi pada Desember 2024 dan Maret 2025.

Asda mengakui, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan kapan kondisi cuaca ekstrem akan berakhir. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk bersama-sama memanfaatkan kewenangan yang dimiliki demi kepentingan masyarakat terdampak.

“Kami berharap kehadiran DPMD Provinsi Jawa Barat dapat menjadi jawaban atas harapan masyarakat. Meski belum tentu seluruh kebutuhan dapat terpenuhi, setidaknya kita telah berikhtiar untuk membantu,” ujarnya.

Asda menuturkan, pertemuan tersebut juga menjadi forum untuk menyepakati hal-hal yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, penanganan bencana dipengaruhi oleh banyak faktor, namun hal terpenting adalah memastikan data dari tingkat Desa dan kecamatan dapat tersampaikan dengan baik kepada pemerintah provinsi.

“Saya mengharapkan dukungan dan bantuan dari bapak dan ibu semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas perhatian dan dukungannya, sehingga masyarakat terdampak dapat tertangani dengan baik,” tandasnya.

 

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Wakil Bupati Sukabumi H Andreas menghadiri Perayaan Syukuran Natal dan Tahun Baru 2026 yang diselenggarakan Badan Kerja Sama Gereja (BKSG) Kabupaten Sukabumi di Gedung Frinanda Palabuhanratu, Minggu (11/1/2026).

Dalam sambutannya, Wabup Andreas menegaskan bahwa perayaan Natal tidak semata-mata dipahami sebagai ritual keagamaan, melainkan momentum refleksi atas nilai-nilai universal seperti kasih, kedamaian, dan pengorbanan yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Perayaan Natal menjadi pengingat bagi kita semua untuk menghadirkan nilai kasih dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah masyarakat yang majemuk,” ujarnya.

Wabup menjelaskan, tema Natal yang diangkat tahun ini, “Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga”, mengandung pesan kuat tentang pentingnya keluarga sebagai pusat pembentukan nilai, karakter, dan iman. Menurutnya, keluarga yang dibangun atas dasar kasih, saling pengertian, dan kepedulian akan melahirkan pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, berintegritas, serta mampu hidup berdampingan secara harmonis.

Perayaan Natal BKSG Kabupaten Sukabumi tersebut juga menjadi ruang perjumpaan umat Kristiani lintas gereja, profesi, dan latar belakang. Wabup Andreas menilai semangat oikumenis yang terbangun dalam kegiatan ini berkontribusi memperkuat persaudaraan, toleransi, serta kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Melalui momentum Natal dan Tahun Baru 2026, Wabup Andreas mengajak seluruh keluarga besar BKSG untuk terus menjaga kerukunan antarumat beragama yang selama ini terjalin harmonis di Kabupaten Sukabumi. Ia juga mendorong agar nilai kasih dan kepedulian sosial terus dijadikan landasan dalam membantu sesama, khususnya kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Beliau berharap BKSG dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mencetak generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa, serta mendukung program pembangunan demi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah.

“Menyambut Tahun Baru 2026, mari kita songsong dengan semangat baru, optimisme, dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan daerah,”ajaknya.

Sementara itu, Ketua BKSG Kabupaten Sukabumi, Pendeta Bagariang, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran pemerintah daerah dalam perayaan Natal tersebut. Menurutnya, kehadiran Wakil Bupati Sukabumi menjadi bukti kepedulian pemerintah terhadap umat Kristiani.

“Kami sangat bangga atas kehadiran Pak Andreas. Harapan kami, dukungan pemerintah semakin nyata dan terus berlanjut,” ujarnya.

Hal senada disampaikan panitia penyelenggara, Rahmat Puro Panjaitan, menilai kehadiran Wakil Bupati Sukabumi merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap kerukunan umat beragama di Palabuhanratu.

“Ini bukan sekadar seremonial. Momentum Natal ini kami jadikan ajang mempererat tali persaudaraan umat Kristiani, dengan semangat kolaborasi dan dukungan pemerintah, termasuk TNI dan Polri yang telah membantu menciptakan rasa aman selama kegiatan berlangsung,” tandasnta.

 

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Bupati Sukabumi H Asep Japar membuka Kejuaraan Daerah (Kejurda) Open Tournament dan Festival Karate Piala Bupati Sukabumi III Se-Jawa Barat Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di GOR Venue Tinju, Palabuhanratu, Sabtu (10/1/2026).

Acara pembukaan dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Sukabumi, Forkopimcam, jajaran Pengurus Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi, serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sukabumi. Kejuaraan yang diselenggarakan Forki Kabupaten Sukabumi ini diikuti ratusan atlet karate dari beberapa Kabupaten/kota.

Bupati Sukabumi H Asep Japar menyebut Kejurda Karate Piala Bupati Sukabumi III menjadi agenda penting dalam pembinaan dan pengembangan atlet, khususnya cabang olahraga karate di daerah. Menurutnya, ajang ini bukan hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi antar karateka di Jawa Barat.

“Kejuaraan ini tidak semata-mata untuk mengejar prestasi, tetapi juga membangun karakter, sportivitas, dan persaudaraan di antara para atlet,” kata Bupati.

Bupati berpesan kepada seluruh atlet agar menampilkan kemampuan terbaik, bertanding secara optimal, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas dan fair play. Menurutnya, kemenangan harus diraih secara terhormat, sementara kekalahan harus diterima dengan lapang dada.

“Persaingan hanya ada di arena pertandingan. Di luar arena, kita semua adalah saudara, yakni bagian dari keluarga besar karate Indonesia,” ujarnya.

Tak lupa, Bupati juga mengingatkan para wasit dan juri agar memimpin pertandingan secara profesional, objektif, dan adil sesuai aturan yang berlaku.

“Semoga kejuaraan ini dapat melahirkan bibit-bibit atlet potensial yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Sukabumi di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional,” harapnya.

Sementara itu, Ketua FORKI Kabupaten Sukabumi, H. M Kamaludin Zen menilai para atlet karate di Sukabumi memiliki potensi besar untuk berkembang. Ia optimis, Forki Kabupaten Sukabumi untuk terus membenahi manajemen pembinaan atlet, termasuk dukungan pembiayaan bagi perguruan dan dojo.

“Saat ini terdapat delapan dojo aktif di Kabupaten Sukabumi. Pada 2026, kami fokus mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dengan target meraih medali emas, perak, maupun perunggu,” tegasnya.

Kamaludin pun memberikan motivasi kepada para atlet agar bertanding dengan penuh semangat dan tidak mudah menyerah selama kompetisi berlangsung.

Sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara, Budiarkah, menjelaskan kejuaraan ini diikuti delapan perguruan karate yang ada di Sukabumi, yakni BKC, Budokai, Gabdika, Gokasi, Inkai, Inkanas, Shokaido, dan Wadokai. Dojo-dojo tersebut tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Secara keseluruhan, kejuaraan ini diikuti 608 atlet yang bertanding di 704 kelas. Panitia juga menyiapkan total hadiah pembinaan sebesar Rp29 juta. Rinciannya, Juara Umum I berhak atas Piala Bupati Sukabumi dan uang pembinaan Rp10 juta, Juara Umum II memperoleh Piala Kadispora dan uang pembinaan Rp7 juta, serta Juara Umum III mendapatkan Piala Ketua Forki Kabupaten Sukabumi dan uang pembinaan Rp5 juta.

Selain itu, penghargaan Best of the Best Kumite Under 21 Putra disertai uang pembinaan Rp1 juta. Panitia juga memberikan uang pembinaan masing-masing Rp2,5 juta untuk dojo asal Kabupaten Sukabumi dan luar dari Kabupaten Sukabumi.

Pada kesempatan itu, Bupati Sukabumi bersama jajaran menyerahkan medali secara simbolis kepada para atlet di sejumlah kategori, di antaranya Pra Usia Dini Kata Perorangan Putra dan Putri serta Usia Dini Kata Perorangan Putra dan Putri.

 

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Wakil Bupati Sukabumi H Andreas menghadiri kegiatan Malam Keakraban Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kabupaten Sukabumi yang digelar di Pondok Alief, Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Jumat (9/1/2026).

Kegiatan tersebut merupakan agenda perdana SPPI Kabupaten Sukabumi sejak terbentuk. Dari total 221 anggota SPPI, sekitar 70 orang hadir dalam kegiatan yang menjadi ajang silaturahmi sekaligus diskusi strategis terkait program prioritas nasional serta mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang mubarakah (maju, unggul, berbudaya, dan berkah).

Panitia penyelenggara, Hidayatullah, mengatakan Malam Keakraban digelar sebagai wadah konsolidasi para sarjana penggerak agar memiliki kesamaan visi dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional.

“Saya yakin Kabupaten Sukabumi punya orang-orang hebat seperti kita yang mampu mendukung terwujudnya visi Sukabumi yang mubarakah,” kata Hidayatullah.

Sementara itu, Ketua Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Sukabumi, Sandi Ibnu Abdul Aziz, menegaskan bahwa SPPI memikul tanggung jawab besar dalam mengawal program-program strategis pemerintah pusat, salah satunya Program Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Sandi, keterlibatan SPPI dalam Program BGN bukan hanya soal pelaksanaan teknis, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter bagi para relawan agar lebih matang dan siap menghadapi dinamika di lapangan.

“Program BGN ini harus dijadikan momentum pembentukan karakter. Jangan ragu dalam melangkah, karena yang dijalankan adalah perintah negara,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sukabumi H Andreas menilai Program BGN sebagai program yang sangat mulia karena menjadi bagian dari upaya besar menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak sekarang melalui pemenuhan gizi dan pendidikan yang berkualitas.

“Ini bukan soal anggaran atau bisnis, tetapi tentang bagaimana Presiden menyiapkan Indonesia Emas 2045. Pondasinya adalah gizi dan pendidikan yang baik,” ujar Wabup.

Wabup menambahkan, pencapaian Indonesia Emas tidak mudah dan membutuhkan kerja keras serta komitmen semua pihak. Ia menyebut para relawan SPPI telah menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan bangsa.

“Bapak dan ibu semua sudah mencetak sejarah. Di tahun 2045 nanti, ada kerja keras Anda semua di dalamnya,” katanya..

Wabup berpesan agar para relawan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Sebab, sebaik apa pun sebuah program tidak akan berjalan optimal jika tidak diiringi dengan integritas para pelaksananya.

Sebagai Ketua Satuan Tugas Pencegahan Stunting Kabupaten Sukabumi, Wabup berharap Program BGN dapat menjadi solusi nyata dalam menekan angka stunting.

Kendati demikian, pentingnya menjaga kualitas layanan, termasuk pengelolaan dapur layanan gizi agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Program ini menjadi pemicu dengan dampak yang sangat besar. Ke depan, selain pemberian makanan bergizi, anak-anak juga perlu dibekali edukasi tentang cara memilih, mengolah, dan menyajikan makanan sehat,” bebernya

 

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menyampaikan apresiasi kepada Polres Sukabumi dan seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung sektor pertanian. Menurutnya, kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan para petani menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemandirian pangan di daerah.

Hal itu disampaikan Wabup saat menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I yang diselenggarakan oleh Polres Sukabumi

Kegiatan ditandai dengan Pemetikan Jagung oleh Wakil Bupati bersama Kapolres Sukabumi, acara berlangsung di Kampung Gudang RT 01 RW 05 Desa Balekambang, Kecamatan Nagrak, pada tahun 2026. kamis (08/01/2026).

” Saya menyampaikan Apresiasi Kepada Jajaran Polres Sukabumi atas semangat kerja keras, kerja cerdas dan kerja berkualitas dalam memproduksi tanaman jagung di Kecamatan Nagrak ini. ” ungkap Wabup

Sementara itu Kapolres Sukabumi AKBP Samian, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga dalam penguatan ketahanan pangan melalui pendampingan dan pemanfaatan lahan produktif.

Diketahui Kegiatan panen raya yang diselenggarakan oleh Polres Sukabumi ini merupakan bagian dari upaya sinergi lintas sektor dalam mendukung program swasembada pangan nasional tahun 2026, khususnya pada komoditas jagung sebagai salah satu bahan pangan strategis.

Kegiatan panen raya Kuartal I PolresSukabumi diakhiri dengan mengikuti Video Conference panen Raya Jagung Kuartal I yang dihadiri Kapolri di Polres Bekasi.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi I DPRD Kab. Sukabumi, Kadis Ketahanan Pangan Kab. Sukabumi, Perwakilan Dinas Pertanian, Camat beserta unsur Forkopimcam Nagrak serta Jajaran Polres Sukabumi.

 

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengukuhkan dan mengambil sumpah janji/jabatan manajerial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan di Pendopo Sukabumi, Kamis, 8 Januari 2026. Hal itu pasca ada perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di sejumlah perangkat daerah.

Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur SOTK ialah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida).

Selain itu Staf Ahli Bupati berubah menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, serta Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan.

Tak hanya itu saja, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) RSUD Sekarwangi dan Palabuhanratu berubah menjadi UOBK (Unit Organisasi Bersifat Khusus) RSUD Sekarwangi dan Palabuhanratu.

Selain perubahan kelembagaan secara menyeluruh, terdapat pula yang hanya beberapa bidang berubahnya. Hal itu seperti Dinas Kesehatan.

Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengatakan, perubahan nomenklatur SOTK ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan perangkat daerah. Terutama dalam menjawab tantangan pembangunan.

“Pengukuhan perubahan nomenklatur, penyesuaian struktur organisasi, dan tata kerja pada perangkat daerah ini, sebagai tindak lanjut atas perkembangan kebijakan pusat. Terutama dalam hal penyesuaian terhadap regulasi terbaru. Termasuk kebutuhan nyata penyelenggaraan pemerintah daerah yang semakin berkembang dan dinamis,” ujarnya.

Melalui pengukuhan tersebut, diharapan fungsi, tugas, dan peran setiap perangkat daerah semakin selaras. Terutama dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, memiliki struktur yang tepat dan proporsional. Sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja berbasis hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui semua ini, semoga perangkat daerah mampu bekerja lebih efektif, responsif, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, melaksanakan pembangunan, serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang semakin baik,” harapnya

Namun tak hanya itu saja, H.Asep Japar pun melantik sejumlah pejabat fungsional yang berperan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal itu seperti analissumber daya manusia aparatur, dokter, apoteker, arsiparis, dan pengawas.

Menurut bupati, penguatan jabatan fungsional merupakan bagian integral dari kebijakan reformasi birokrasi dan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.

“Melalui jabatan fungsional, pemerintah mendorong aparatur untuk mengembangkan keahlian teknis, meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memberikan ruang pengembangan karir yang lebih objektif dan berkelanjutan,” ucapnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengingatkan semuanya agar melaksanakan amanah yang telah diberikan sebaik-baiknya. Hal itu demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik prima di Kabupaten Sukabumi.

“Laksanakan tugas dengan amanah, tingkatkan kapasitas dan profesionalisme. Mari kita semua semakin bersemangat di 2026 ini demi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Mubarakah,” pungkasnya.