Author: admin

 

alansisukabuminews.com – Sukabumi, Bupati Sukabumi H. Asep Japar berkumpul bersama Forkopimda, ulama, hingga masyarakat di Pendopo Sukabumi, Kamis malam, 15 Januari 2026. Kegiatan dalam rangka silaturahmi tersebut, dikemas dengan istilah Lailatul Ijtima.

Kegiatan untuk berbagi ilmu, berdzikir, hingga doa bersama ini, dihadiri pula para pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

“Lailatul Ijtima ini bukan sekadar rutinitas, namun momentum penting untuk intropeksi diri dan memperkuat ikatan kebersamaan di antara kita,” ujar Bupati Sukabumi H. Asep Japar.

Bahkan melalui Lailatul Ijtima ini, dapat memperkokoh ukhuwah islamiyah. Terutama demi terciptanya kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang mubarakah.

“Ukhuwah islamiyah ini merupakan fondasi moral yang kokoh bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan solid. Terutama di tengah dinamika kehidupan sosial saat ini,kita dituntut untuk menjaga persatuan,” ucapnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak bisa melaksanakan pembangunan secara parsial. Sebab, diperlukan kolaborasi dan sinergi yang erat antara ulama, umaro, dan seluruh elemen masyarakat.

“Semua ini diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan optimal dan berorientasi pada kepentingan publik,” ungkapnya.

Berkaca dari hal tersebut, bupati mengajak semua pihak untuk memperkuat komitmen dan menjaga kerukunan umat beragama. Selain itu, dapat meningkatkan koordinasi antara pemerintah, tokoh agama, hingga masyarakat dalam menjalankan program keagamaan dan sosial.

“Mari kita jadikan nilai religius sebagai landasan dalam setiap kebijakan dan aktivitas pembangunan. Selain itu,mari manfaatkan malam Lailatul Ijtima ini sebagai ajang bertafakur, bersyukur, dan menyatukan langkah demi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang mubarakah,” ajaknya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Sukabumi H. Andi Rahman menambahkan, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk bertukar pikiran hingga menyelaraskan visi misi Kabupaten Sukabumi yang mubarakah. Apalagi dengan kehadiran forkopimda, tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya.

“Semoga melalui kegiatan ini, kerukunan dan keharmonisan dapat terus terjaga,” pungkasnya.

Dalam kegiatan yang penuh makna ini, diakhiri lewat tausyiah oleh Ketua PCNU Kabupaten Sukabumi KH. E.S Mubarok.

 

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Sebanyak 47 kepala desa dari 381 Desa di Kabupaten Sukabumi memperingati Hari Desa Nasional (Hardesnas) 2026. Peringatan tersebut digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Kamis (15/1/2026).

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Sukabumi H Asep Japar, Sekretaris Daerah H Ade Suryaman, unsur Forkopimda, para camat, perwakilan Apdesi, Parade Nusantara, serta sejumlah lembaga kemasyarakatan desa.

Hardesnas 2026 mengusung tema “Bangun Desa untuk Indonesia Emas 2045”.

Dalam sambutannya, Bupati Sukabumi H Asep Japar menegaskan bahwa desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek sekaligus ujung tombak penggerak ekonomi nasional.

Menurutnya, Pemkab. Sukabumi berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Salah satu instrumen yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan adalah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Koperasi ini menjadi wadah konsolidasi potensi ekonomi desa, mulai dari pertanian, perikanan, UMKM, hingga distribusi dan pemasaran produk desa,” ujarnya

Dengan begitu, Bupati meminta para kepala desa dan jajaran terkait untuk terus mengawal percepatan pembangunan koperasi sebagai wujud sinergi nyata demi kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, ia mendorong lahirnya desa-desa inovatif di Kabupaten Sukabumi, yakni desa yang mampu membaca peluang, berani beradaptasi, serta kreatif dalam menjawab tantangan zaman.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Ahmad Samsul Bahri, mengatakan peringatan Hardesnas menjadi momentum untuk menegaskan bahwa desa merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

“Desa hari ini bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai motor penggerak pembangunan untuk negara,” katanya.

Kadis Samsul menjelaskan, peringatan Hari Desa Nasional bertujuan meningkatkan kesadaran dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya pembangunan desa, memperkuat sinergi pemerintah pusat, daerah, dan desa, serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Sebagai rangkaian Hardesnas, kegiatan gotong royong bakti desa telah dilaksanakan serentak di seluruh Kabupaten Sukabumi beberapa hari lalu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Desa Nasional di Kabupaten Sukabumi.

Pada tingkat nasional, peringatan Hardesnas 2026 dipusatkan di Boyolali, Jawa Tengah.

Di akhir acara, Bupati Sukabumi menyerahkan piagam penghargaan kepada puluhan desa berprestasi se-Kabupaten Sukabumi.

 

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Sebanyak 21 camat di Kabupaten Sukabumi mendapatkan tugas baru sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). Hal itu pasca dilantiknya mereka oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Wendi Isnawan di Pendopo Sukabumi, Rabu, 14 Januari 2026.

Proses pelantikan tersebut disaksikan langsung Sekda Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman beserta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Berdasarkan data yang dihimpun, 21 camat yang dilantik berasal dari Kecamatan Purabaya, Bojonggenteng, Cikembar, Caringin, Sukabumi, Kadudampit, Kalapanunggal, Sagaranten, Cidolog, Pabuaran, Simpenan, Bantargadung, Gegerbitung, Kalibunder, Waluran, Cireunghas, Cisolok, Warungkiara, Parungkuda, Kabandungan, dan Cibitung.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman mengatakan, camat memiliki tugas baru pasca dilantik sebagai PPATS. Berkaitan hal tersebut, sekda berpesan agar memberikan layanan prima dan profesional.

“Laksanakan tugas pembuatan akta tanah dengan jujur, teliti, cepat, dan transparan,” ujarnya.

Selain itu, jalin sinergi dengan BPN agar setiap peralihan hak atas tanah sesuai aturan yang berlaku. Tak hanya itu saja, jaga pula integritas sebagai aparatur pemerintah.

“Camat sebagai PPATS harus patuh pada kode etik dan aturan yang berlaku. PPATS harus menjadi solusi bagi permasalahan agraria,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Wendi Isnawan mengatakan, PPATS ini bekerja di lingkup kecamatan. Hal itu berbeda dengan PPAT yang ruang kerjanya mencakup seluruh Kabupaten Sukabumi.

“Meskipun luang lingkupnya kecamatan, namun tetap PPATS merupakan mitra Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi untuk melayani masyarakat,” ungkapnya.

Bahkan PPATS pun berperan penting dalam memberikan kepastian hukum pertanahan. Termasuk berperan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

“PPATS ini merupakan amanah mulia yang diberikan untuk melayani masyarakat di bidang pertanahan.Namun perlu diingat, terdapat kode etik yang harus dipatuhi setelah menjadi PPATS,” bebernya

Di sisi lain, dirinya pun meminta PPATS tersebut dapat membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dalam mendukung program strategis nasional, PTSL, redistribusi tanah, hingga sertipikasi tempat ibadah.

“Bantu kami pula dalam menyosialisasikan kepada masyarakat terkait sertipikat yang berbasis elektronik. Mari kita bangun Sukabumi menjadi lebih maju dan modern,” ajaknya.

 

aliansisukabuminews.com – Sukabumi,Bupati Sukabumi H Asep Japar mendampingi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia/Kepala BKKBN pada kegiatan Temu Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B di Kabupaten Sukabumi. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Kabandungan, Senin (12/1/2026).

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI, Wihaji, mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya stunting, di antaranya pernikahan dini, pemenuhan asupan gizi yang belum optimal, serta keterbatasan akses air bersih dan sanitasi. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap terjadinya stunting.

Menteri Wihaji juga menyoroti masih adanya praktik pernikahan usia dini di Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, pernikahan dini memiliki pengaruh besar terhadap tingginya risiko stunting.

Bupati Sukabumi H Asep Japar mengapresiasi kehadiran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI di tengah masyarakat yang membawa program antisipasi stunting.

“Kehadiran Pak Menteri di Kabupaten Sukabumi menjadi semangat baru dalam upaya pengentasan stunting di Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.

Menurut Bupati, persoalan stunting dan pemenuhan gizi merupakan isu fundamental yang menentukan kualitas sumber daya manusia bangsa di masa mendatang. Program MBG 3B, atau Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, baduta (bayi di bawah dua tahun), dan balita, merupakan inisiatif nyata pemerintah pusat di bawah arahan Presiden untuk memastikan pemenuhan asupan gizi yang cukup sejak dini.

Program MBG 3B ini bukan sekadar pemberian bantuan makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Dengan tubuh yang sehat dan tumbuh kembang yang optimal, anak-anak diharapkan dapat lebih fokus belajar dan meraih cita-cita,” ucapnya.

Bupati juga menegaskan bahwa peran para kader TPK sangat penting dalam rantai distribusi dan edukasi Program MBG 3B. Para kader bertugas mendistribusikan bantuan, memberikan edukasi gizi seimbang, serta mendampingi keluarga penerima manfaat secara langsung di lapangan.

Dedikasi para kader memastikan makanan yang diterima benar-benar aman, sehat, dan bergizi seimbang, serta tersalurkan kepada sasaran prioritas, yaitu ibu hamil dan anak-anak yang membutuhkan.

Melalui kegiatan temu kader ini, Bupati mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga posyandu. Tantangan di lapangan diharapkan menjadi semangat untuk bekerja lebih optimal.

“Kami optimis, Kabupaten Sukabumi mampu menekan angka stunting secara signifikan dan mewujudkan keluarga-keluarga yang berkualitas.

Sementara itu, Kepala Dinas BKKBN Kabupaten Sukabumi, Eka Nandang, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus diperkuat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan kolaborasi yang solid, Kadis optimis pelaksanaan program SPPG di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kecamatan Kabandungan, dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut, terutama para kader yang penuh dedikasi dalam mendampingi keluarga di lapangan.

Dalam kesempatan itu dilakukan Kunjungan keluarga rawan stanting (KRS) dan rutilahu kp cikubang RT 21 RW 09 desa kabandungan dan di lanjutkan kp Kaladi 1 RT 03 RW 05 desa tugu bandung.

 

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Penanganan kasus dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap wartawan Rosa Rosanto (Santo) kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, sejak laporan polisi dibuat pada 9 Oktober 2025, hingga Senin (12/01/2026), belum terlihat langkah konkret dari POLRES Sukabumi Kota. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius tentang komitmen aparat dalam menegakkan keadilan, khususnya terhadap insan pers.

Korban mengaku kecewa, lelah, dan mulai kehilangan kepercayaan terhadap proses hukum yang berjalan. Menurutnya, hampir tiga bulan berlalu tanpa kejelasan, sementara terlapor berinisial Ompong masih bebas berkeliaran seolah tak tersentuh hukum.

“Saya sudah tempuh jalur hukum resmi. Tapi sampai hari ini belum ada perkembangan berarti. Seakan-akan laporan saya hanya jadi tumpukan berkas,” ujar Santo dengan nada getir.

Sebagai wartawan yang menjadi korban penganiayaan, Santo menilai penanganan perkara ini seharusnya menjadi atensi serius aparat. Namun realitas di lapangan justru membuatnya merasa diperlakukan tidak adil.

“Sudah hampir tiga bulan. Pelaku belum ditangkap, belum ada tindakan tegas. Kami meminta Propam turun tangan mengevaluasi kinerja POLRES Sukabumi Kota yang saya nilai lalai dan lamban,” tegasnya.

Lebih jauh, korban bahkan mengungkapkan dugaan yang mencerminkan rusaknya rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

“Jujur saja, saya mulai berpikir: mungkin karena laporan saya tidak ada ‘uang pelicin’. Kalau ada uangnya, mungkin sudah lama ditangani. Di luar sana banyak kasus serupa, pelaku bisa ditangkap hari itu juga. Tapi kenapa kasus saya dibiarkan berlarut-larut?” ungkapnya.

Pernyataan ini bukan sekadar keluhan pribadi, melainkan cerminan kegelisahan publik tentang wajah penegakan hukum yang dinilai tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Merasa keadilan tak kunjung hadir, Santo memastikan akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.

“Saya akan melaporkan kinerja POLRES Sukabumi Kota ke Polda Jawa Barat. Ini bukan hanya demi saya sebagai wartawan, tapi demi semua masyarakat agar setiap warga negara mendapat perlakuan hukum yang adil,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa jika tidak ada penyelesaian dalam waktu dekat, langkah lebih jauh akan ditempuh.

“Kami, para wartawan, mendesak kasus ini segera dituntaskan. Jika perlu, saya akan bawa sampai ke Mabes Polri. Ini soal martabat hukum dan perlindungan terhadap profesi jurnalis,” pungkasnya.

Kini publik menanti:
Akankah aparat tetap membisu, atau justru segera bergerak membuktikan bahwa hukum masih hidup dan berpihak pada keadilan?

 

 

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat menggelar pertemuan koordinatif guna mempersiapkan proses verifikasi dan validasi (Verval) data masyarakat terdampak bencana di Kecamatan Simpenan. Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Simpenan, Senin (12/1/2026).

Rapat koordinasi ini dihadiri Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi, Ahmad Samsul Bahri, Kalak BPBD Kabupaten Sukabumi, Eki Radiana Rizki, Camat Simpenan, Forkopimcam Simpenan, serta perwakilan dari empat desa terdampak, yakni Desa Cibuntu, Sangrawayang, Cidadap, dan Loji. Sementara tiga desa lainnya, yakni Desa Mekarasih, Kertajaya, dan Cihaur, tidak dapat hadir lantaran terisolir.

Tercatat terdapat tujuh desa yang terdampak bencana banjir bandang, yakni Cibuntu, Sangrawayang, Cidadap, Loji, Mekarasih, Kertajaya, dan Cihaur.

Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat Ade Afriandi, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah terlibat langsung dalam penanganan bencana di Kabupaten Sukabumi sejak 2024. Menurutnya, langkah yang diambil saat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk bergerak cepat dan strategis.

“Arahan gubernur jelas, penanganan harus dilakukan cepat dan tepat, terutama bagi masyarakat yang rumahnya sudah tidak bisa ditempati,” ujarnya.

Kadis menjelaskan, salah satu kebijakan utama Pemprov Jabar adalah tidak menempatkan korban bencana di tenda pengungsian. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan bantuan biaya kontrak rumah sebesar Rp10 juta per kepala keluarga untuk masa satu tahun.

“Kebijakan ini memberi ruang bagi pemerintah untuk memikirkan penanganan jangka menengah dan panjang, termasuk relokasi,” katanya.

Ia menyebutkan, bantuan biaya kontrak rumah tersebut telah disalurkan kepada 28 kepala keluarga di beberapa desa di kecamatan simpenan. Bantuan tersebut diprioritaskan bagi warga yang rumahnya hanyut atau rusak berat akibat banjir bandang, termasuk di Desa Cidadap dan Desa Loji, yang terdampak banjir bandang pada 15 Desember 2024 lalu.

Ia menekankan, tim verifikasi dan validasi akan bekerja langsung di lapangan untuk memastikan kondisi fisik bangunan dan lingkungan. Proses tersebut, kata dia, harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Verifikasi ini bukan hanya administratif, tapi sampai ke kondisi bangunan. Data ini menjadi dasar agar anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat,” katanya.

Kadis menambahkan, tim akan tetap berada di lapangan dengan mempertimbangkan faktor cuaca dan risiko keselamatan. Jika kondisi tidak memungkinkan, proses verifikasi akan ditunda hingga situasi dinilai aman.

Kendati demikian, Pemprov Jawa Barat berkomitmen menuntaskan penanganan dampak bencana pada 2026, khususnya bagi kepala keluarga yang rumahnya tidak lagi layak huni.

“Di era sekarang, bukan lagi soal kewenangan, tetapi komunikasi dan kolaborasi. Insya Allah Pemprov Jabar berkomitmen merealisasikan kebutuhan masyarakat pascabencana,” paparnya.

Sementara itu, Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata, menyampaikan bahwa verifikasi dan validasi dilakukan untuk menindaklanjuti dampak banjir bandang yang hingga kini belum sepenuhnya tertangani, khususnya bencana yang terjadi pada Desember 2024 dan Maret 2025.

Asda mengakui, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan kapan kondisi cuaca ekstrem akan berakhir. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk bersama-sama memanfaatkan kewenangan yang dimiliki demi kepentingan masyarakat terdampak.

“Kami berharap kehadiran DPMD Provinsi Jawa Barat dapat menjadi jawaban atas harapan masyarakat. Meski belum tentu seluruh kebutuhan dapat terpenuhi, setidaknya kita telah berikhtiar untuk membantu,” ujarnya.

Asda menuturkan, pertemuan tersebut juga menjadi forum untuk menyepakati hal-hal yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, penanganan bencana dipengaruhi oleh banyak faktor, namun hal terpenting adalah memastikan data dari tingkat Desa dan kecamatan dapat tersampaikan dengan baik kepada pemerintah provinsi.

“Saya mengharapkan dukungan dan bantuan dari bapak dan ibu semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas perhatian dan dukungannya, sehingga masyarakat terdampak dapat tertangani dengan baik,” tandasnya.

 

aliansisukabuminews.com – Sukabumi, Wakil Bupati Sukabumi H Andreas menghadiri Perayaan Syukuran Natal dan Tahun Baru 2026 yang diselenggarakan Badan Kerja Sama Gereja (BKSG) Kabupaten Sukabumi di Gedung Frinanda Palabuhanratu, Minggu (11/1/2026).

Dalam sambutannya, Wabup Andreas menegaskan bahwa perayaan Natal tidak semata-mata dipahami sebagai ritual keagamaan, melainkan momentum refleksi atas nilai-nilai universal seperti kasih, kedamaian, dan pengorbanan yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Perayaan Natal menjadi pengingat bagi kita semua untuk menghadirkan nilai kasih dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah masyarakat yang majemuk,” ujarnya.

Wabup menjelaskan, tema Natal yang diangkat tahun ini, “Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga”, mengandung pesan kuat tentang pentingnya keluarga sebagai pusat pembentukan nilai, karakter, dan iman. Menurutnya, keluarga yang dibangun atas dasar kasih, saling pengertian, dan kepedulian akan melahirkan pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, berintegritas, serta mampu hidup berdampingan secara harmonis.

Perayaan Natal BKSG Kabupaten Sukabumi tersebut juga menjadi ruang perjumpaan umat Kristiani lintas gereja, profesi, dan latar belakang. Wabup Andreas menilai semangat oikumenis yang terbangun dalam kegiatan ini berkontribusi memperkuat persaudaraan, toleransi, serta kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Melalui momentum Natal dan Tahun Baru 2026, Wabup Andreas mengajak seluruh keluarga besar BKSG untuk terus menjaga kerukunan antarumat beragama yang selama ini terjalin harmonis di Kabupaten Sukabumi. Ia juga mendorong agar nilai kasih dan kepedulian sosial terus dijadikan landasan dalam membantu sesama, khususnya kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Beliau berharap BKSG dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mencetak generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa, serta mendukung program pembangunan demi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah.

“Menyambut Tahun Baru 2026, mari kita songsong dengan semangat baru, optimisme, dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan daerah,”ajaknya.

Sementara itu, Ketua BKSG Kabupaten Sukabumi, Pendeta Bagariang, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran pemerintah daerah dalam perayaan Natal tersebut. Menurutnya, kehadiran Wakil Bupati Sukabumi menjadi bukti kepedulian pemerintah terhadap umat Kristiani.

“Kami sangat bangga atas kehadiran Pak Andreas. Harapan kami, dukungan pemerintah semakin nyata dan terus berlanjut,” ujarnya.

Hal senada disampaikan panitia penyelenggara, Rahmat Puro Panjaitan, menilai kehadiran Wakil Bupati Sukabumi merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap kerukunan umat beragama di Palabuhanratu.

“Ini bukan sekadar seremonial. Momentum Natal ini kami jadikan ajang mempererat tali persaudaraan umat Kristiani, dengan semangat kolaborasi dan dukungan pemerintah, termasuk TNI dan Polri yang telah membantu menciptakan rasa aman selama kegiatan berlangsung,” tandasnta.